Kerisauan Bayangi Reformasi Sistem Pendidikan Jepang

Kerisauan Bayangi Reformasi Sistem Pendidikan Jepang

Sebarkan ke temanmu

Kita mungkin semangat dan ingin menikmati rasanya belajar di negara maju Jepang setelah membaca rutinitas sekolah di Jepang atau 10 Fakta Etika dan Kedisiplinan Orang Jepang. Namun sekarang ini Masyarakat Jepang sendiri sedang dilanda keresahan. Berikut selengkapnya seeprti yang dilansir koran-jakarta. Pasalnya, sejak tahun pertama pemerintahan Shinzo Abe pada 2006, Perdana Menteri Jepang itu ingin memasukkan patriotisme dalam kurikulum sekolah. Hal ini dikhawatirkan para orang tua akan mengajarkan anak-anak mereka untuk tidak kritis lagi pada masa lalu militer Jepang dan lebih tunduk pada pemerintah.

Namun kekhawatiran itu, tampaknya dikesampingkan oleh pemerintah. Parlemen Jepang bahkan telah merevisi aturan hukum agar kurikulum pendidikan memasukkan materi cinta negara, menghormati tradisi, dan budaya. Hal ini telah menjadi tujuan PM Abe dan banyak politisi konservatif Partai Demokratik Liberal, partai berkuasa di Jepang, yang condong bersikap revisionis terhadap sejarah.

Belum lama ini, juru bicara pemerintah Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan sekolah-sekolah di Jepang bebas menggunakan kurikulum kekaisaran 1890 yang telah direvisi (Imperial Rescript on Education 1890), yang juga menekankan pada nilai-nilai konfusianisme, seperti berbakti pada orang tua. Dalam Imperial Rescript on Education 1890, terdapat bab dimana kekaisaran Meiji memberikan nasihat agar masyarakat Jepang mengabdikan diri untuk negara dan menjaga kemakmuran takhta kekaisaran sepanjang zaman. Namun ajaran ini ditolak setelah meletup Perang Dunia II karena dianggap telah difungsikan sebagai inkubator bagi militerisme.

Rencana pemerintah untuk menerapkan ajaran patriotisme itu, juga hujani dikritik karena dianggap mempersempit cara pandang budaya Jepang. Kondisi diperparah karena saat yang sama mencuat skandal antara yayasan sekolah Morimoto Gakuen dengan istri Abe, Akie Abe.

Dalam skandal tersebut, PM Abe dituding telah melakukan intervensi kesepakatan pembelian tanah negara oleh yayasan sekolah Morimoto Gakuen. Namun penyangkalan yang disampaikan PM Abe itu dibantah oleh ketua yayasan sekolah Morimoto Gakuen, Yasunori Kagoike.

Dia memberi kesaksian tersumpah dihadapan anggota majelis tinggi parlemen Jepang dengan menyatakan dirinya telah menerima uang sumbangan dari Akie sebesar 1 juta yen atau setara 9.000 dollar AS. Uang sumbangan itu diberikan Akie atas nama suaminya. Kagoike juga mengakui yayasan sekolahnya mengajarkan materi dalam Imperial Rescript.

Namun Abe lagi-lagi tidak mau ambil pusing dengan kritikan tersebut. Untuk tahun ajaran 2018, anak-anak yang bersekolah di sekolah negeri akan dinilai etikannya berdasarkan kinerja mereka disekolah.

Total ada 22 subjek penilaian, termasuk kebebasan dan tanggung jawab serta cinta pada negara dan bangsa. PM Abe dan sekutu-sekutunya berkeras, ajaran ini untuk mengembangkan pemikiran kritis.

“Tidak mungkin pendidikan moral kembali ke era sebelum Perang Dunia II. Ini hanya ajaran agar kita mencintai negara dan ini bukan berarti merendahkan negara lain,” kata Hakubun Shimomura, mantan Menteri Pendidikan Jepang dan sekutu PM Abe.

Kecaman dan Perselisihan

Sejarah Jepang pada era perang telah lama menjadi sengketa hingga berdampak negatif pada hubungan Jepang dengan negara-negara tetangga, seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Buku sejarah mengenai masa-masa Perang Dunia II sering menjadi perselisihan, dimana Tiongkok dan Korea Selatan merupakan negara yang paling banyak mengecamnya.

“Konstitusi setelah perang bersikap melunak mulai dari melarang militer bertempur dalam konflik negara lain hingga ambisi kehadiran militer di luar negeri. Sekarang, militer masuk dalam pendidikan nasional. Langkah yang diambil oleh pemerintahan Abe mengungkap upaya sayap kanan Jepang untuk menghidupkan militerisme sebelum perang,” demikian bunyi pemberitaan kantor berita Xinhua.

Kritikan pedas juga dilayangkan dari dalam negeri. Akira Nagatsuma, anggota parlemen dari Partai Demokrat, sebuah partai oposisi di Jepang, mengatakan patriotisme itu tergantung pada pemikiran masing-masing individu dan sungguh tidak pantas untuk mengevaluasinya. suci sekar/Rtr/I-1

sumber : koran-jakarta


Sebarkan ke temanmu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *